SISTEM KEANGGOTAAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
BAB I
PENGERTIAN, LANDASAN, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 1
Pengertian
Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
(1) PGRI adalah organisasi profesi yang berbadan hukum yang didirikan pada tanggal 25 November 1945 oleh guru dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan dalam memajukan pendidikan.
(2) Anggran Dasar disingkat menjadi AD dan Anggaran Rumah Tangga disingkat menjadi ART PGRI adalah aturan organisasi yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota, Badan oraganisasi PGRI, Anak Lembaga dan Badan Khusus PGRI.
(3) Badan Organisasi adalah organ yang terdapat pada tingkatan atau jenjang organisasi PGRI yang terstruktur dari pusat sampai dengan daerah.
(4) Badan Pimpinan Organisasi adalah pengurus yang berkedudukan pada masing-masing organ organisasi sesuai dengan tingkatannya.
(5) Sistem keanggotaan PGRI adalah tata cara merekrut, mendata, mengadminstrasikan, dan mengelola keanggotaan PGRI.
(6) Kartu Tanda Anggota disingkat KTA PGRI adalah alat bukti tertulis yang secara sah menunjukkan bahwa orang tersebut adalah anggota PGRI.
(7) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
(8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
(9) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
(10) Disiplin organisasi adalah ketentuan yang harus dipatuhi oleh anggota PGRI dan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan akan mendapatkan tindakan tertentu beradasarkan ketentuan organisasi.
Pasal 2
Landasan
(1) Anggaran Dasar PGRI BAB X tentang Keangotaan, Kewajiban dan Hak.
(2) Anggaran Rumah Tangga PGRI BAB II tentang Keanggotaan.
Pasal 3
Tujuan
Memberikan pelayanan dalam merekrut, mendata, mengadminstrasikan dan mengelola keanggotaan PGRI.
Pasal 4
Fungsi
Sebagai pedoman dalam merekrut, mendata, mengadminstrasikan dan mengelola keanggotaan PGRI.
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 5
Jenis Keanggotaan
Jenis keanggotaan terdiri dari :
a. anggota biasa,
b. anggota luar biasa,
c. anggota kehormatan.
Pasal 6
Anggota Biasa
Yang dapat menjadi anggota biasa adalah :
a. para guru/dosen dan tenaga kependidikan,
b. para ahli yang menjalankan pekerjaan pendidikan,
c. mereka yang menjabat pekerjaan di bidang pendidikan,
d. pensiunan yang dimaksud dalam butir (a), (b), dan (c) pasal ini yang tidak menyatakan dirinya keluar dari keanggotaan PGRI.
Pasal 7
Anggota luar Biasa
Yang dapat menjadi anggota luar biasa :
a. para petugas lain yang erat kaitannya dengan tugas kependidikan,
b. mereka yang berijazah lembaga pendidikan tetapi tidak bekerja di bidang pendidikan.
Pasal 8
Anggota Kehormatan
Anggota kehormatan ialah mereka yang atas usul Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota diangkat dan ditetapkan oleh Kongres, Konferensi Provinsi dan Konferensi Kabupaten/Kota, karena jasa-jasanya terhadap pendidikan dan organisasi.
BAB II
PENERIMAAN, PENOLAKAN DAN PERPINDAHAN ANGGOTA
Pasal 9
Tata Cara Penerimaan Keanggotaan
(1) Keanggotaan biasa atau luar biasa dapat diperoleh dengan jalan mengajukan surat permintaan menjadi anggota kepada Pengurus Cabang/Cabang Khusus melalui Pengurus PGRI Ranting.
(2) PGRI Cabang/Cabang khusus yang tidak mempunyai Ranting, surat permintaan sebagai anggota disampaikan langsung kepada Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus.
(3) Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus menyetujui permintaan keanggotaan dan melaporkannya kepada Pengurus PGRI Kabupaten/Kota untuk menerbitkan kartu anggota bagi anggota yang bersangkutan.
(4) Untuk Cabang Khusus di instansi tingkat provinsi dan perguruan tinggi, permintaan menjadi anggota dapat diurus langsung oleh Pengurus PGRI Provinsi di daerahnya.
(5) Pada instansi tingkat Nasional dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri, keanggotaannya diurus dan ditangani oleh Pengurus Besar PGRI.
▬ Dalam surat permintaan itu disebutkan antara lain :
▬ Nama
▬ Jenis Kelamin
▬ Tempat dan Tanggal Lahir
▬ Pekerjaan
▬ Agama
▬ Alamat Pekerjaan
▬ Alamat Tempat Tinggal
▬ Ijazah yang dimiliki
(6) Keanggotaan disahkan dengan surat pengesahan serta pemberian kartu anggota oleh Pengurus Kabupaten/Kota atau oleh Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus yang jauh dari tempat kedudukan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
(7) Keanggotaan harus terdaftar mulai dari Pengurus Ranting sampai dengan Pengurus Besar.
(8) Pengadaan kartu anggota dilaksanakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
(9) Kartu anggota berlaku selama 5 tahun
Pasal 10
Penolakan dan Permintaan Ulang Keanggotaan
(1) Wewenang penolakan permintaan menjadi anggota, dilakukan oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota atau Pengurus PGRI Provinsi yang diberi wewenang untuk mengurusnya jika persyaratan seperti tercantum dalam pasal 6 Anggaran Rumah Tangga tidak dipenuhi.
(2) Jika permintaan menjadi anggota ditolak, yang berkepentingan boleh mengajukan permintaan ulang kepada instansi organisasi yang lebih tinggi, sampai kepada Pengurus PGRI Provinsi.
(3) Untuk instansi tingkat nasional, provinsi, perguruan tinggi dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri, pengajuan permintaan ulang tersebut disampaikan kepada Pengurus Besar PGRI.
Pasal 11
Kepindahan Anggota
(1) Seorang anggota yang pindah ke Cabang/Cabang Khusus lain, wajib memberi tahu Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus asal dan melapor kepada Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus ditempat yang baru.
(2) Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus yang melepas maupun yang menerima wajib melaporkan mutasi tersebut ke Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
(3) Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang memberikan mutasi menghapus dari data base anggota pada Kabupaten/Kota tersebut dan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang menerima wajib mencatatkan pada data base keanggotaan pada Kabupaten/Kota yang menerima.
(4) Pengahapusan dan pencatatan dilakukan pada waktu terjadinya mutasi tersebut saai itu juga.
BAB IV
KEWAJIBAN, HAK ANGGOTA DAN DISIPLIN ORGANISASI
Pasal 12
Kewajiban Anggota
Anggota mempunyai kewajiban untuk :
a. menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan serta ketentuan organisasi,
b. menjunjung tingggi Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia,
c. mematuhi peraturan dan disiplin organisasi,
d. melaksanakan program, tugas, serta misi organisasi,
e. membayar uang pangkal dan iuran anggota,
f. memberikan sumbangan sukarela kepada PGRI jika secara langsung maupun tidak langsung memperoleh penghasilan karena organisasi dan/atau ada kaitannya dengan organisasi.
Pasal 13
Hak Anggota
(1) Anggota biasa memiliki :
a. hak Pilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi,
b. hak Suara, yaitu hak untuk memberikan suaranya pada waktu pemungutan suara,
c. hak Bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis,
d. hak Membela Diri, yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri atas tindakan disiplin organisasi yang dijatuhkan kepadanya atau atas pembatasan hak-hak keanggotaannya, dan
e. hak memperoleh kesejahteraan, pembelaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.
(2) Anggota luar biasa memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis.
(3) Anggota kehormatan memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.
Pasal 14
Disiplin Organisasi
(1) Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada anggota yang :
a. dianggap telah melanggar Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, serta disiplin organisasi,
b. tidak membayar uang iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan oleh organisasi.
(2) Tindakan disiplin berupa :
- peringatan lisan atau tertulis,
- pemberhentian/pembebasan selaku pengurus organisasi,
- pemberhentian/pembebasan sementara sebagai anggota, dan
- pemberhentian.
(3) Pemberhentian/pembebasan sementara :
a. sebagai anggota biasa/luar biasa dilakukan oleh Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus atau Pengurus PGRI yang mengurus keanggotaannya,
b. selaku anggota pengurus organisasi dilakukan oleh rapat pleno pengurus organisasi yang bersangkutan dan dipertanggungjawabkan pada forum organisasi yang setingkat,
c. sebagai anggota Pengurus Besar PGRI dapat dilakukan oleh keputusan rapat pleno Pengurus Besar PGRI yang dipertanggungjawabkan kepada Konferensi Kerja Nasional,
d. sebagai anggota PGRI berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan sesudah jangka waktu tersebut wajib ditentukan apakah pemberhentian sementara itu dicabut atau dilanjutkan dengan pemberhentian tetap,
e. sebagai anggota pengurus berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun dan sesudah jangka waktu tersebut wajib ditentukan apakah pemberhentian sementara itu dicabut atau dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
(4) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, pengurus organisasi yang mempunyai wewenang untuk menegakkan tindakan disiplin wajib mengadakan penyelidikan yang seksama.
(5) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, anggota yang dianggap bersalah diberi kesempatan membela diri dengan cukup disertai pembuktian yang sah.
(6) Semua anggota yang terkena tindakan disiplin organisasi mempunyai hak banding kepada instansi organisasi yang lebih tinggi sampai ke tingkat Kongres
BAB V
NOMENKLATUR DAN SISTEM INFORMASI KEANGGOTAAN
Pasal 15
Nomenklatur
(1) Urutan penomoran PGRI Provinsi dan PGRI Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan keputusan Pengurus Besar PGRI.
(2) Urutan penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada lampiran kedua peraturan ini.
(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pasal 16
Sistem Informasi Keanggotaan
(1) Sistem informasi keanggotaan disingkat SIK PGRI adalah program perangkat lunak yang dirancang dengan basis web atau web-base.
(2) Web base sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah website Pengurus Besar PGRI.
(3) Pengelolaan SIK PGRI berpedoman pada prosedur operasi standar yang .dilampirkan dalam lampiran ketiga peraturan ini.
(4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
(1) Kartu Tanda Anggota PGRI yang diterbitkan sebelum peraturan ini diberlakukan dan tidak dinyatakan kadaluwarsa tetap berlaku.
(2) Penerbitan Kartu Tanda Anggota PGRI yang baru berpedoman pada peraturan ini.
(3) Penyesuaian sistem keanggotaan PGRI paling lambat 12 bulan sejak diberlakukan peraturan ini.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 18
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar PGRI.
(2) Segala peraturan yang berhubungan dengan keanggotaan PGRI yang telah berlaku sebelumnya dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 24 Januari 2009
PENGURUS BESAR
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
SELAKU PIMPINAN KONKERNAS II
