KEMITRAAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL

            Kemitraan yang berimbang merupakan salah satu strategi perjuangan PGRI baik ditingkat daerah,  nasional, internasional. Selama ini PGRI telah mengembangkan jaringan kemitraan sebagai berikut:

Pertama dengan pihak legislatif (DPR-RI dan MPR-RI) telah dibina hubungan kemitraan yang konstruktif bagi upaya perjuangan PGRI, seperti melalui peningkatan anggaran, kesejahteraan guru, perbaikan sistem perundang undangan (amandemen RUU Sisdiknas, RUU Guru, kebijakan pendidikan nasional dalam kerangka otonomi daerah, penyempurnaan UU No.22/1999 dari revisi PP tentang jabatan fungsional). Hingga saat ini hampir semua anggota DPR dan MPR telah sampai pada kesepakatan tentang pentingnya pendidikan dalam upaya pembangunan bangsa dan guru pada intinya.

Kedua dengan pihak eksekutif (Depdiknas dan Departemen /lembaga terkait lainnya) telah terjalin kerjasama yang cukup kondusif. Dengan Depdiknas berkembang kebersamaan dalam pelaksanaan peringatan Hari Guru Nasional, pemberian penghargaan dan perlindungan terhadap guru, penyusunan draft RUU Guru, peningkatan kesejahteraan guru, penetapan terhadap kode etik guru, dan sebagainya. Dengan Depdargi, kerjasama yang terjalin adalah dalam upaya pembenahan pendidikan dalam kerangka otonomi daerah. Dengan Kantor Menpan telah terbina kerjasama dalam upaya pembenahan mengenai kesejahteraan guru, diantaranya upaya pengembangan remunerasi (sistem penggajian khusus) bagi guru, perjuangan untuk meningkatkan tunjangan tenaga kependidikan dan sebagainya. Dengan pihak BKN telah terjalin kerjasama dalam upaya penyesuaian struktur penggajian guru PNS umumnya dan menghasilkan peraturan penggajian berdasarkan Keputusan Presiden No. 64 Tahun 2001. Masih banyak lagi kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga seperti BKKBN, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, Depag, LIPI, Universitas Terbuka, Departemen Perhubungan, dan sebagainya.

Ketiga PB-PGRI telah membina kemitraan dengan berbagai organisasi lain yang memiliki keterkaitan seperti PWI, PKK, IPPK, PKBI, Lembaga Perlindungan Anak, Komnas HAM, Kowani, LM3 (Lembaga Mengurangi Masalah Rokok), Koalisi untuk Indonesia Sehat.

Keempat dalam konteks global, PGRI memiliki hubungan dengan organisasi guru di tingkat internasional dan regional baik bilateral maupun unilateral. Pada tingkat regional, PGRI menjadi bagian dan menjalin kerjasama dengan organisasi guru di kawasan ASEAN yang tergabung dalam ACT (ASEAN Council of Teacers) juga pemrakarsa Pertemuan Guru Nusantara. Pada Tingkat internasional PGRI menjadi bagian dari Education Internasional (EI), yaitu persatuan guru-guru seluruh dunia. Perjuangan PGRI telah mendapat dukungan dari dunia internasional separti ILO, UNESCO, dan EI pada saat guru melakukan gerakan “Guru Menggugat” tahun 2000. Diantaranya adalah surat dari Sekjen EI kepada Presiden RI dan Ketua DPR tentang perlunya memperhatikan isi perjuangan PGRI.

 Beberapa hasil dari jalinan kemitraan internasional antara lain:

a.       Adanya bantuan dari EI melalui konsorsium organisasi guru Swedia, Kanada, AS, Jepang, Australia.

b.      Ketua Umum PB-PGRI duduk dalam kepengurusan EI untuk kawasan Asia-Pasifik.

c.       Perjuangan PGRI telah masuk dalam salah satu resolusi Konferensi EI Asia-Pasifik di india pada tahun 2000 dan kongres Guru se Dunia di Thailand tahun 2001.

d.      Dalam konfensi ACT di Thailand, Hanoi, dan Brunei Darussalam, PGRI berperan secara aktif dalam penyajian materi.

e.       PGRI telah menyampaikan kertas kerja dalam pertemuan guru nusantara (PGN) di Brunei Darussalam tahun 2002.

f.       Ketua umum PB PGRI mendapat kehormatan untuk menjadi salah seorang pembicara dalam beberapa konferensi Internasional.

g.      Kerjasama bilateral telah terbina dengan STU (Singapura), Kurusapha (Thailand), JTU (Jepang), KFTA (korea selatan), AEU (Australia), dan NUTP (Malaysia).